31
Dec
08

kehadiranmu dirusak atau merusak?

Setiap manusia membutuhkan kenyamanan dalam hidupnya. Tidak hanya dalam bertinggal, bekerja, tetapi dalam setiap aspek kehidupan mereka. Namun bagaimana jika kenyamanan orang yang satu tidak sama dengan kenyamanan orang yang lain. Bukankah definisi kenyamanan setiap orang berbeda. Ini berarti benturan-benturan definisi dan aplikasi kenyamanan akan semakin besar terjadi. Jadi apa yang membuat kita menjadi nyaman belum tentu juga membuat nyaman orang lain. Dan bagaimana pula bila kenyamanan tersebut tidak dapat diwujudkan. Kita ketahui bahwa bagi sebagian orang yang beruntung kenyamanan merupakan kebutuhan, suatu benda wajib yang harus bisa dipenuhi. Namun bagi sebagian orang lain, kenyamanan merupakan keinginan yang belum tentu bisa diwujudkan.

Fenomena kenyamanan ini dapat ditemukan dimana saja dan kapan saja, salah satunya adalah jalan. Pejalan kaki, pengguna kendaraan bermotor tentunya ingin merasakan bentuk kenyamanan melalui sarana jalan yang aman, rata, lancar, tertib, tidak terhalang apapun. Benarkah demikian? Lalu bagaimana dengan pedagang kaki lima yang senantiasa menghiasi sebagian besar jalan. Jika sebagian besar jalan memang telah terkontaminasi oleh para pedagang kaki lima tersebut, berarti jalan-jalan ini sudah tidak lagi nyaman bagi penggunanya. Benarkah? Bagi pengguna jalan yang mana? Bukankah setiap orang yang berada dan mengakses jalan dapat dikategorikan sebagai pengguna. Jadi para pedagang kaki lima itu juga termasuk pengguna jalan bukan? Jadi kenyamanan siapa yang diusik?

Permasalahan perkembangan pedagang kaki lima yang tidak terkendali saat ini bukanlah persoalan yang gampang dan sebentar penyelesaiaannya. Diperlukan pemikiran yang terbuka untuk saling membicarakan kebutuhan, keinginan, peraturan, dan konsekuensinya dengan seluruh pihak agar tercipta kondisi yang harmonis. Jika keadaan di jalan raya Pasar Minggu terus berlangsung, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah kematian dan kejenuhaan area. Orang-orang yang terbiasa melalui jalur tersebut akan berusaha mencari jalur baru yang dapat mereka akses dengan lebih tenang dan lancar, meski harus membayar mahal. Hal ini perlahan-lahan akan mematikan pusat keramaian di jalan ini yang nantinya jalan raya Pasar Minggu ini akan kembali sepi atau bahkan mati. Keberadaan pedagang kaki lima tidak bisa dianggap sebelah mata, bukanlah suatu permasalahan yang akan hilang seiring dengan digusurnya mereka. Dampak yang mereka timbulkan lebih besar dan beragam dibandingkan dengan keberadaan mereka sendiri. Selain semakin meningkatnya permasalahan sampah , dimana itu artinya pemerintah harus menyediakan dana yang lebih besar untuk menanggulanginya, juga menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pengguna jalan. Sehingga bukan tidak mungkin system persampahan yang tidak ditangani dengan baik akan meningkat menjadi bahaya kesehatan masayarakat seperti, muntaber, disentri, dan sebagainya (yang berarti pemerintah juga harus menambahkan nominal di bidang penanggulangan penyakit).

Hal lain yang akan timbul yaitu keberadaan pedagang kaki lima tidak terlepas dari bertambahnya jumlah pemukiman kumuh dalam suatu wilayah. Mengapa demikian? Hal ini karena seiring berpindahnya tempat mereka berjualan (karena tergusur) maka secara tidak langsung hanya memindahkan permasalahan pemukiman kumuh dari suatu tempat ke tempat lain. Hal ini karena tentunya para pedagang kaki lima ini memerlukan hunian yang dekat dengan tempat mereka bekerja, sehingga mereka bisa menghemat biaya untuk kebutuhan hidup mereka yang lebih mendesak seperti makan. Dan pada umumnya fenomena bermukim ini diikuti oleh pedagang yang lain yang bisa saja juga ikut tergusur, yang nantinya akan berkembang menjadi suatu komunitas atau kampong pedagang kaki lima yang sebagian besar berorientasi kumuh (contohnya komunitas pedagang kaki lima di belakang rel stasiun Pasar Minggu).

Tindakan penggusuran para pedagang kaki lima, baik itu lapak mereka berjualan ataupun pemukiman mereka, secara tidak langsung telah berhasil mempurukan Negara dengan turut menambah jumlah pengangguran, meningkatnya jumlah kemiskinan, semakin tingginya tingkat kriminalitas, dan semakin besar jumlah kasus bunuh diri diakibatkan stress. Pemerintah memiskinkan dan mem-melarat-kan pedagang kecil ini dengan tidak memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan diri. Disaat mereka berusaha mengubah nasib, peraturan pemerintah justru memutuskan perjuangan itu. Adakah politik yang melatarbelakangi ketidakberpihakan pemerintah terhadap pedagang kaki lima? Saya melihat adanya upaya pemerintah untuk tidak menganaktirikan pedagang kaki lima melalui peraturan daerah No 2 tahun 2005 yang menyatakan 20 persen dari lahan pusat perbelanjaan, pasar modern, dan tradisional dialokasikan untuk pedagang kaki lima. Ini berarti pemerintah tidak hanya memikirkan nasib pengusaha-pengusaha besar, yang notabene akan menambah pemasukan daerah mereka. Tentu istilah pungli atau pungutan liar sudah biasa didengar dan diterapkan dalam suatu tatanan birokrasi di pemerintahan Republik Indonesia ini. Pungutan liar ini tidak hanya dalam skala kecil tetapi hingga kucuran dana yang sangat besar. Mengapa pemerintah daerah cenderung memilih untuk memberikan izin bangun suatu wilayah kepada pusat komersial raksasa seperti mal, dibandingkan memberikan sepetak lahan bagi pedagang kecil seperti pedagang kaki lima? Tentu ada unsur politik dibalik semua sikap tersebut. Salah satunya adalah karena uang yang akan masuk ke kantong petugas pemerintahan akan lebih besar dari pada pungutan premanisme yang mereka lakukan kepada pedagang kaki lima. Sehingga upaya pembangunan pusat perbelanjaan tersebut semakin marak dan mudah ditemui. Namun akibatnya populasi pedagang-pedagang kecil semakin terhimpit yang akhirnya tempat mereka berjualan menjadi hilang. Dampaknya mereka tidak perduli lagi dengan tempat yang legal atau illegal berjualan. Dimata mereka bagaimanapun nasib mereka akan terus tergusur. Jadi, buat apa mengikuti aturan.

Sayang, peraturan daerah No 2 tahun 2005 yang demikian bijaksana tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Salah satu faktor penyebabnya adalah ke-enggan-an pihak pengelola pusat perbelanjaan tersebut untuk menampung mereka karena dianggap tidak setara. Baik itu dalam hal jenis barang dagangan yang ditawarkan, marketing, sasaran pembeli, dan pemeliharaannya. Sehingga citra mal yang eksklusif tersebut akan tercemar dengan kehadiran pedagang kaki lima tersebut. Maka perlu dilakukan penginformasian atau pen-cerdas-an kepada semua pihak (pengelola gedung, pedagang kaki lima, petugas pemerintahah) agar dapat mengetahui dan menjalankan porsi masing-masing dan bekerja sama.


1 Response to “kehadiranmu dirusak atau merusak?”


  1. 1 tephanyaki
    December 31, 2008 at 11:20 am

    menarik dengan mengambil contoh pasar minggu. menarik juga dengan mengaitkannya dengan UU yang kita punya, menjadi suatu pembelajaran. Namun statement anda bahwa keberadaan pedagang kaki lima yang tidak teratur akan menyebabkan masalah. Mungkin tidak mesti teratur yang baik, mungkin masalah utamanya justru tentang kebersihan. Mungkin tentang kesehatan. Idealis sekali jika mereka mesti teratur, karena itu pengembangan kawasan harus benar-benar melibatkan partisipasi masyarakat, sebagai agen kerja sama bukan sebagai musuh.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: