Bencana gempa sebenarnya merupakan bencana yang sudah akrab bagi sebagian besar masyarakat yang hidup di Negeri Kepulauan Nusantara ini sejak jaman nenek moyang kita dahulu. Dengan menganalisa dan menghitung secara kasar kondisi Indonesia saat ini atas beberapa variabel yang berpengaruh terhadap besaran rasio resiko bencana, maka dapat disimpulkan sebagian besar wilayah Indonesia memiliki tingkat rasio resiko bencana dalam kategori sangat tinggi.
Petaka gempa yang datang beruntun mengakibatkan robohnya bangunan- bangunan publik, fasilitas umum dan rumah-rumah penduduk serta sejumlah besar korban jiwa. Rangkaian bencana gempa belakangan ini seharusnya membawa pelajaran penting. Pemerintah harus lebih ketat mengawasi kualitas konstruksi dan daya tahan bangunan serta rumah terhadap gempa. Tanpa pengawasan ketat, kita akan selalu berhadapan dengan besarnya korban jiwa akibat gempa. Korban jiwa akibat gempa yang terjadi di Padang Sumatra Barat, umumnya akibat bangunan yang ambruk, mereka tertimpa, bahkan tertimbun bangunan yang memang tak dirancang tahan gempa. Hal serupa juga terjadi pada peristiwa gempa di Jawa Barat sebulan yang lalu dan di Jogjakarta pada tahun 2006.
Pentingnya kualitas bangunan sebetulnya sudah tertuang dalam undang-undang dan aturan pendukungnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, misalnya, secara jelas mensyaratkan bahwa bangunan gedung di daerah rawan bencana harus dibuat dengan konstruksi khusus. Untuk persyaratan keselamatan, undang-undang ini antara lain menyebutkan bahwa konstruksi bangunan tidak hanya harus tahan gempa, tetapi juga harus mampu melindungi penghuni dan lingkungan sekitarnya seandainya bangunan itu runtuh. Jadi dengan demikian artinya, gedung yang dibangun harus kokoh menahan guncangan dan harus mampu meminimalkan jumlah korban seandainya bangunan tersebut runtuh. Namun, adanya undang-undang dan peraturan terkadang tidak menjadi jaminan bahwa semua ketentuan itu akan ditaati. Semuanya terpulang kembali pada kesadaran masyarakat, dan pemerintah mestinya terpicu untuk memperketat pengawasan kualitas konstruksi gedung dan rumah secara periodik dan konsisten.
Hakekat Mitigasi Bencana: Menekan Hingga Seminimal Mungkin
Ditinjau dari aspek jenis bahaya (geologi, hidrometeorologi, biologi, teknologi dan lingkungan), berdasarkan catatan kejadian dan teknologi peramalan bencana maka dapat disimpulkan bahwa secara geografis maupun geologis, Indonesia, khususnya wilayah Pulau Jawa dan Sumatera sangat labil atau rentan pada bahaya geologi atau gempa. Karena itu rasio resiko bencana sebenarnya dapat diminimalkan apabila Pemerintah dan Kesadaran masyarakat bahwa Gempa Bumi adalah merupakan bagian dari kehidupan kita harus dibangkitkan. Terdapat beberapa aspek terkait dengan resiko bencana ini yaitu: Aspek Kerentanan, yaitu suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Kerentanan meliputi kerentanan fisik, sosial dan ekonomi. Dalam kasus bencana gempa di Yogyakarta, komunitas setempat pada lokasi bencana memiliki semua jenis kerentanan ini. Kerentanan fisik, terlihat dari kondisi struktur dari bangunan umum dan perumahan penduduk yang secara teknis memang tidak memenuhi standar konstruksi. Kerentanan sosial, salah satu aspeknya adalah tingkat kepadatan penduduk serta usia penduduknya yang rata-rata sudah lansia atau manula sehingga tidak cukup sigap untuk melarikan diri mencari tempat yang aman pada saat bencana terjadi. Sedangkan kerentanan ekonomi, yang berupa kemiskinan merupakan fakta yang telah dimiliki oleh sebagian besar komunitas tersebut sejak sebelum terjadinya bencana gempa. Karena aspek kerentanan ini merupakan aspek yang Human made maka sebenarnya banyak upaya yang bisa dilakukan oleh kita bersama Upaya tersebut dapat berupa pengembangan percontohan arsitektur bentuk / model bangunan yang memenuhi persyaratan-persyaratan ketahanan terhadap gempa bumi dan memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat.
architecture + everyday 
masalah konstruksi di indonesia sebenarnya ada pada pelaksanaan karena dari sumber daya manusia sudah mencukupi tapi dari segi kesadaran yang masih kurang baik dari masyarakat maupun pelaku konstruksi itu sendiri.